JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipangkas besar-besaran dari lebih 1.000 perusahaan menjadi sekitar 250 perusahaan saja.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari efisiensi dan reformasi pengelolaan perusahaan pelat merah agar lebih sehat, kompetitif, dan tidak membebani keuangan negara.
Dalam arahannya pada penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026 di Jakarta, Prabowo menyebut pemerintah telah menutup lebih dari 200 BUMN dan akan terus melakukan konsolidasi secara bertahap.
“Dari 1.000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya tinggal sekitar 300, ujungnya 250,” ujar Prabowo.
Prabowo menilai selama ini banyak BUMN tidak memberikan keuntungan signifikan bagi negara, namun tetap menghabiskan anggaran besar untuk biaya operasional, direksi, dan komisaris.
Menurutnya, kebijakan perampingan dilakukan agar BUMN lebih efisien, transparan, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara serta pembangunan nasional.
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, sebelumnya juga mengungkapkan bahwa sekitar 52 persen BUMN mengalami kerugian dan menyebabkan potensi kehilangan negara hingga puluhan triliun rupiah setiap tahun akibat inefisiensi pengelolaan.
Pemerintah melalui Danantara disebut tengah melakukan pemetaan dan konsolidasi terhadap berbagai sektor usaha BUMN, termasuk logistik, asuransi, dan manajemen aset agar lebih terintegrasi dan memiliki daya saing global.
Prabowo menegaskan uang yang digunakan untuk menopang perusahaan-perusahaan tidak produktif pada dasarnya merupakan uang rakyat, sehingga pengelolaan BUMN harus dilakukan secara hati-hati dan profesional.
Kebijakan efisiensi tersebut diperkirakan menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam membenahi struktur ekonomi nasional sekaligus memperkuat peran BUMN sebagai motor pertumbuhan ekonomi Indonesia.
(rdr)