JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti meluasnya peran TNI dan Polri di ranah sipil yang dinilai menjadi salah satu pemicu munculnya tuntutan Reformasi Jilid II dari kalangan mahasiswa.

Hal itu disampaikan Hasto saat menanggapi gelombang aksi mahasiswa yang kembali mengangkat isu reformasi dan supremasi sipil dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Hasto, semangat Reformasi 1998 sejak awal bertujuan mempertegas pemisahan fungsi militer, kepolisian, dan pemerintahan sipil agar demokrasi berjalan sehat.

“Pemisahan TNI dan Polri merupakan amanat reformasi. Keduanya memiliki tugas dan fungsi masing-masing,” kata Hasto.

Ia menilai keterlibatan aparat di luar tugas utama berpotensi memunculkan kekhawatiran publik terhadap arah demokrasi Indonesia. Dalam pernyataannya, Hasto juga menyinggung istilah “negara poco-poco” yang belakangan ramai diperbincangkan publik.

Menurutnya, istilah tersebut lahir dari keresahan sebagian masyarakat terhadap perkembangan politik dan meluasnya keterlibatan aparat di sektor sipil.

Hasto menegaskan TNI seharusnya fokus pada pertahanan negara, sementara Polri menjalankan fungsi keamanan dan penegakan hukum. Ia mengingatkan agar semangat reformasi tetap dijaga demi menghindari praktik-praktik seperti masa lalu.

Selain itu, Hasto mengatakan PDIP akan membawa berbagai aspirasi mahasiswa ke DPR RI melalui fraksi partai. Aspirasi tersebut tidak hanya terkait isu TNI-Polri, tetapi juga sejumlah kebijakan pemerintah yang menjadi sorotan publik.

Beberapa isu yang ikut disuarakan mahasiswa antara lain evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pelaksanaan sejumlah program strategis pemerintah.

Hasto juga menekankan pentingnya pemerintah membuka ruang dialog terhadap kritik masyarakat. Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan.

Pernyataan Hasto tersebut langsung memantik perhatian publik karena menyentuh isu sensitif mengenai hubungan sipil dan aparat negara di tengah dinamika politik nasional yang terus berkembang.

Reporter: Redaksi