Hubungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PDI Perjuangan (PDIP) mulai memanas. Bukan karena perebutan kursi menteri, bukan pula soal koalisi baru. Yang diperdebatkan justru sesuatu yang terlihat sederhana, tetapi sangat mendasar dalam demokrasi: sikap politik.
PKB secara terbuka mempertanyakan posisi PDIP di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid meminta PDIP bersikap lebih jelas dan tidak bermain di wilayah “abu-abu”. Sindiran itu bukan tanpa alasan. Sejak awal pemerintahan Prabowo berjalan, PDIP memang memilih istilah unik: bukan oposisi, tetapi “partai penyeimbang”.
Masalahnya, publik kini mulai bingung membedakan mana penyeimbang, mana pendukung diam-diam.
PDIP memang tidak masuk kabinet. Namun di sisi lain, suara kritis terhadap pemerintah juga tidak terdengar terlalu keras. Bahkan dalam sejumlah isu strategis nasional, partai banteng justru tampak hati-hati menjaga jarak. Tidak menyerang, tetapi juga tidak benar-benar berlawanan.
Di situlah PKB masuk dan mulai menekan. PKB tampaknya ingin mendorong PDIP segera menentukan arah: berdiri sebagai oposisi yang jelas atau bergabung sekalian dalam orbit kekuasaan. Karena dalam politik, posisi setengah-setengah justru paling sulit dipercaya publik.
Menariknya, situasi ini memperlihatkan ironi politik nasional hari ini. Hampir semua partai besar sudah berada di lingkar pemerintahan. Ruang oposisi makin mengecil. Demokrasi perlahan kehilangan suara pengimbang yang benar-benar independen. Bahkan Presiden Prabowo sendiri pernah menyampaikan bahwa demokrasi tetap membutuhkan check and balances dari luar pemerintahan.
Namun persoalannya, siapa yang benar-benar siap mengambil peran itu?
PDIP tampaknya sedang memainkan strategi aman. Tetap berada di luar kabinet agar citra kritis tidak hilang, tetapi juga menjaga hubungan politik tetap cair demi kepentingan jangka panjang. Ini strategi yang cerdas secara politik, tetapi berisiko memunculkan persepsi oportunis di mata publik.
Sementara PKB terlihat mulai agresif membangun posisi sebagai kekuatan yang paling loyal terhadap pemerintahan Prabowo. Dukungan terbuka PKB terhadap wacana Prabowo dua periode memperlihatkan arah politik partai tersebut yang makin jelas.
Di tengah situasi itu, rakyat kembali menjadi penonton drama elite. Partai sibuk mengatur posisi, mengukur peluang 2029, dan memainkan istilah-istilah politik yang terdengar indah tetapi sulit dipahami masyarakat bawah.
Padahal publik sebenarnya hanya ingin satu hal sederhana: kejelasan.
Jika memang oposisi, bersikaplah sebagai oposisi. Jika mendukung pemerintah, katakan secara terbuka. Demokrasi membutuhkan kritik yang nyata, bukan sekadar narasi “penyeimbang” yang samar-samar.
Karena politik yang terlalu banyak bermain aman akhirnya hanya melahirkan satu hal: ketidakpercayaan rakyat.