YOGYAKARTA – Kampus kembali menjadi panggung kritik. Diskusi yang menghadirkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono di Universitas Gadjah Mada (UGM) berakhir ricuh setelah ratusan mahasiswa menggeruduk forum dan membentangkan spanduk penolakan.
Awalnya, diskusi bertajuk Kopdar Bareng Mas Dar itu berlangsung normal. Namun suasana berubah ketika sejumlah mahasiswa naik ke atas panggung dan menyampaikan protes terhadap para narasumber. Aksi kemudian memanas, disusul pelemparan gelas plastik dan upaya penghadangan terhadap para pejabat yang hendak meninggalkan lokasi.
Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM menyebut aksi tersebut merupakan bentuk kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Mereka menyoroti kondisi ekonomi, menyempitnya ruang kritik, serta sejumlah program pemerintah yang dianggap tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua SEMA UGM, Mesa, bahkan menyebut para pejabat tidak layak berbicara tentang Pancasila ketika suara rakyat dinilai masih dibungkam dan kritik dianggap sebagai gangguan. Pernyataan itu menjadi pemantik ketegangan di dalam forum.
Nusron Wahid dan Sudaryono sempat berdialog dengan massa di luar lokasi acara. Namun pembicaraan tidak mencapai titik temu. Aksi saling dorong sempat terjadi sebelum kedua pejabat akhirnya meninggalkan kawasan kampus dengan pengawalan ketat.
Peristiwa di UGM kembali mengingatkan bahwa kampus sejak dulu merupakan ruang lahirnya kritik dan kontrol terhadap kekuasaan. Ketika mahasiswa turun dari bangku kuliah ke halaman kampus untuk menyampaikan protes, pesan yang ingin disampaikan biasanya lebih besar daripada sekadar penolakan terhadap sebuah acara.
Bagi pemerintah, insiden ini menjadi sinyal bahwa komunikasi publik tidak cukup hanya melalui forum seremonial. Ada kegelisahan yang ingin didengar dan dijawab secara substantif oleh para pengambil kebijakan.
Sementara bagi mahasiswa, demonstrasi dan kritik adalah hak dalam negara demokrasi. Namun kebebasan menyampaikan pendapat juga dituntut tetap berada dalam koridor dialog dan penghormatan terhadap ruang akademik.
Sebab sejarah bangsa ini mencatat, perubahan sering kali lahir dari kampus. Dan ketika suara mahasiswa kembali menggema, itu pertanda ada kegelisahan publik yang meminta perhatian lebih serius dari para pemegang kekuasaan.
Diolah dari berbagai sumber dan ditulis ulang oleh Tim Redaksi RadarIndoMedia.com.