MERANTI – Kesabaran warga Kepulauan Meranti tampaknya sudah berada di ujung batas. Dua jembatan yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat ambruk, sementara solusi konkret dari pemerintah tak kunjung terlihat. Merasa suaranya tak lagi didengar di daerah, warga kini memilih mengetuk pintu Istana.
Petisi dikirim langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Isinya sederhana, namun sarat kekecewaan: minta negara hadir dan tidak membiarkan masyarakat Meranti terus hidup di tengah infrastruktur yang rapuh.
Ambruknya dua jembatan bukan sekadar kerusakan fisik. Ia memutus akses warga, mengganggu aktivitas ekonomi, menghambat mobilitas pelajar, hingga menyulitkan pelayanan masyarakat. Bagi warga, ini adalah simbol nyata dari pembangunan yang belum menyentuh pinggiran negeri secara merata.
Ironisnya, persoalan infrastruktur di Kepulauan Meranti bukan cerita baru. Keluhan demi keluhan sudah berulang kali disampaikan. Namun, yang datang lebih sering adalah janji, bukan perbaikan.
Langkah mengirim petisi ke Presiden menjadi sinyal keras bahwa kepercayaan publik terhadap penyelesaian di tingkat daerah mulai menipis. Ketika jembatan ambruk dan penanganan berjalan lamban, warga merasa satu-satunya harapan tersisa adalah pemerintah pusat.
Pertanyaan besar pun mengemuka: mengapa harus menunggu dua jembatan roboh dan petisi sampai ke Presiden, baru persoalan infrastruktur di Meranti mendapat perhatian?
Pembangunan seharusnya tidak hanya berpusat di kota-kota besar. Daerah kepulauan seperti Meranti juga berhak atas akses yang aman dan layak. Sebab, bagi masyarakat setempat, jembatan bukan sekadar bangunan beton dan besi. Ia adalah penghubung kehidupan.
Kini bola ada di tangan pemerintah. Sebab jika dua jembatan saja bisa tumbang tanpa antisipasi, yang ikut runtuh bukan hanya akses masyarakat, melainkan juga kepercayaan publik terhadap negara yang seharusnya hadir hingga ke pulau-pulau terluar.
Diolah dari berbagai sumber dan ditulis ulang oleh Tim Redaksi RadarIndoMedia.com.