PEKANBARU – Menyeberang dari Dumai ke Rupat seharusnya menjadi perjalanan biasa. Namun bagi sebagian warga, perjalanan itu belakangan berubah menjadi ujian kesabaran.
Video antrean panjang di Pelabuhan Roro Dumai–Rupat viral di media sosial. Keluhan bermunculan. Ada yang mengaku menunggu berjam-jam. Ada pula yang mengaku harus menginap karena tak kunjung mendapat giliran naik kapal. Yang lebih panas, muncul dugaan adanya kendaraan tertentu yang bisa masuk lebih cepat meski antre belakangan.
Kondisi itulah yang kini menarik perhatian DPRD Riau.
Komisi IV DPRD Riau berencana memanggil Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan pihak terkait untuk meminta penjelasan mengenai polemik yang ramai diperbincangkan masyarakat tersebut. Langkah itu dilakukan setelah berbagai aduan masuk dari pengguna jasa penyeberangan.
Yang menjadi sorotan bukan hanya panjangnya antrean.
Tetapi dugaan adanya "orang dalam" atau perlakuan khusus terhadap kendaraan tertentu.
Jika dugaan itu benar, persoalannya bukan lagi soal kapal yang kurang atau jadwal yang padat.
Persoalannya adalah keadilan.
Sebab tidak ada yang lebih membuat masyarakat kesal selain melihat orang lain melenggang masuk lebih dulu saat mereka sudah berjam-jam menunggu giliran.
Anggota DPRD Riau Khairul Umam mengaku menerima langsung laporan dari masyarakat terkait dugaan tersebut. Menurutnya, jika memang ada permainan dalam sistem antrean, maka harus ditindak tegas agar tidak merugikan pengguna jasa lainnya.
Di sisi lain, DPRD juga mengingatkan bahwa tidak semua kendaraan yang masuk lebih dulu otomatis melanggar aturan.
Dalam beberapa sistem penyeberangan modern, kendaraan yang telah melakukan pemesanan tiket secara daring atau booking online memang memiliki jadwal keberangkatan tersendiri. Karena itu, klarifikasi dari pengelola pelabuhan menjadi penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Namun persoalannya, publik saat ini tidak hanya membutuhkan penjelasan.
Mereka membutuhkan kepastian.
Mengapa antrean bisa begitu panjang?
Apakah armada yang tersedia sudah memadai?
Apakah sistem tiket berjalan sebagaimana mestinya?
Dan yang paling penting, apakah semua pengguna jasa benar-benar diperlakukan sama?
Pertanyaan-pertanyaan itu kini menunggu jawaban dari pihak terkait.
Yang menarik, usulan pembenahan juga mulai mengemuka. DPRD mendorong penerapan sistem yang lebih transparan dan terintegrasi, seperti model penyeberangan Merak–Bakauheni yang berbasis pemesanan daring dan jadwal keberangkatan yang jelas. Dengan sistem seperti itu, pengguna jasa tidak perlu berjam-jam menunggu tanpa kepastian di area pelabuhan.
Bagi masyarakat Rupat dan Dumai, layanan Roro bukan sekadar transportasi.
Ini adalah urat nadi mobilitas orang dan barang.
Ketika layanan terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan penumpang, tetapi juga pelaku usaha, distribusi logistik, hingga aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Karena itu, polemik ini tidak boleh berhenti sebagai viral sesaat.
Jika memang ada masalah, harus dibenahi.
Jika ada oknum bermain, harus ditindak.
Dan jika sistemnya sudah tidak mampu menampung kebutuhan masyarakat, maka sudah waktunya diperbarui.
Sebab pelabuhan bukan tempat menguji kesabaran rakyat.
Melainkan fasilitas publik yang seharusnya memberi kepastian perjalanan.
Catatan kaki: Diolah dari berbagai sumber dan ditulis ulang oleh Tim Redaksi RadarIndoMedia.com.