JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali mengeluarkan pernyataan yang langsung menyita perhatian. Bukan soal politik luar negeri. Bukan pula soal kabinet.
Kali ini yang disentil adalah lembaga penegak hukum dan pengawas keuangan negara.
Di hadapan para pejabat, Prabowo secara terbuka menantang Jaksa Agung, Ketua KPK, hingga Kepala BPKP untuk menyampaikan kebutuhan mereka dalam memburu kebocoran uang negara.
"Berapa yang kau perlu, saya penuhi."
Kalimat itu bukan sekadar retorika. Prabowo menegaskan pemerintah siap memperkuat Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar lebih agresif mengejar uang negara yang hilang akibat korupsi, manipulasi, maupun berbagai bentuk penyimpangan keuangan.
Pernyataan tersebut lahir dari keyakinan bahwa kebocoran anggaran masih menjadi salah satu penyakit kronis yang menghambat pembangunan nasional.
Menurut Prabowo, uang negara yang berhasil diselamatkan bukan sekadar angka di atas kertas. Di balik setiap triliun rupiah yang kembali ke kas negara, terdapat sekolah yang bisa diperbaiki, puskesmas yang bisa direnovasi, jalan yang bisa dibangun, hingga program sosial yang bisa diperluas.
Yang menarik, Presiden tidak berbicara soal penghematan.
Ia berbicara soal investasi pada penegakan hukum.
Logikanya sederhana. Jika satu triliun rupiah digunakan memperkuat aparat penegak hukum, tetapi menghasilkan puluhan triliun rupiah penyelamatan aset negara, maka negara justru untung besar.
Karena itu, Prabowo meminta lembaga-lembaga tersebut tidak ragu mengajukan kebutuhan anggaran, sumber daya manusia, maupun peralatan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menempatkan pemberantasan korupsi sebagai agenda utama.
Bukan rahasia lagi, selama bertahun-tahun publik sering mempertanyakan keseriusan negara dalam mengejar uang hasil korupsi. Banyak kasus besar terungkap, tetapi pengembalian kerugian negara kerap jauh dari harapan.
Di sisi lain, Kejaksaan Agung dalam beberapa tahun terakhir memang mencatat sejumlah pengungkapan kasus besar dengan nilai penyelamatan keuangan negara mencapai triliunan rupiah. Pemerintah bahkan beberapa kali secara terbuka memberikan apresiasi terhadap capaian tersebut.
Namun pertanyaannya sekarang bukan lagi soal komitmen.
Yang ditunggu publik adalah hasil.
Apakah tambahan dukungan politik dan anggaran benar-benar akan menghasilkan lebih banyak pengembalian aset negara?
Apakah kebocoran yang selama ini disebut terjadi di berbagai sektor bisa ditekan secara nyata?
Dan yang paling penting, apakah keberanian mengejar uang negara juga akan berlaku tanpa pandang bulu?
Karena rakyat tidak hanya ingin mendengar pidato tentang perang melawan korupsi.
Rakyat ingin melihat uang yang hilang kembali.
Sebab setiap rupiah yang berhasil diselamatkan sejatinya bukan milik pemerintah.
Melainkan hak masyarakat yang selama ini menunggu sekolah lebih layak, layanan kesehatan lebih baik, dan pembangunan yang benar-benar terasa manfaatnya.
Catatan kaki: Diolah dari berbagai sumber dan ditulis ulang oleh Tim Redaksi RadarIndoMedia.com.