RadarIndoMedia – Kepulauan Meranti – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Meranti kembali membuat gebrakan. Dalam kurun waktu Januari hingga Mei 2026, institusi penegak hukum tersebut berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp663 juta dari berbagai penanganan perkara perdata dan tata usaha negara.
Nilai fantastis itu langsung menjadi sorotan publik. Di tengah kondisi daerah yang masih berjibaku dengan persoalan anggaran dan pembangunan, muncul pertanyaan besar: dari mana saja kebocoran uang negara itu selama ini terjadi?
Kepala Kejari Kepulauan Meranti, Teguh Wibowo, mengungkapkan penyelamatan keuangan negara tersebut berasal dari berbagai upaya hukum yang dilakukan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Dana ratusan juta rupiah itu berhasil dipulihkan melalui pendampingan hukum, bantuan hukum non litigasi hingga penagihan kewajiban kepada sejumlah pihak.
“Total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp663 juta lebih,” ungkap Teguh dalam ekspos kinerja Kejari Meranti.
Tak hanya soal penyelamatan uang negara, Kejari Meranti juga membeberkan capaian penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus yang tengah berjalan.
Sejumlah kasus dugaan korupsi disebut masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Meski belum dirinci secara terbuka, sinyal pengusutan dugaan penyimpangan anggaran mulai terasa kuat.
Situasi ini memantik perhatian masyarakat. Sebab Kepulauan Meranti selama beberapa tahun terakhir kerap diterpa isu pengelolaan anggaran daerah dan proyek pembangunan yang menuai sorotan.
Publik menilai langkah Kejari Meranti patut diapresiasi, namun di sisi lain masyarakat juga berharap pengusutan dugaan korupsi tidak berhenti hanya pada penyelamatan kerugian negara semata.
Warga meminta aparat penegak hukum berani mengungkap pihak-pihak yang diduga bermain dalam kebocoran anggaran daerah.
Dalam pemaparan kinerjanya, Kejari Meranti juga menyebut telah melakukan sejumlah pendampingan hukum terhadap pemerintah daerah dan BUMD guna mencegah potensi kerugian negara lebih besar di masa mendatang.
Namun pengawasan publik diperkirakan akan semakin ketat. Apalagi di tengah tuntutan transparansi penggunaan anggaran daerah yang terus menguat.
Bagi masyarakat Meranti, angka Rp663 juta bukan jumlah kecil. Nilai itu dinilai cukup besar untuk membantu berbagai kebutuhan pelayanan publik maupun pembangunan daerah.
Kini masyarakat menunggu langkah berikutnya dari Kejari Meranti. Apakah penyelamatan uang negara ini menjadi pintu masuk pembongkaran dugaan permainan anggaran yang lebih besar, atau hanya berhenti sebagai catatan kinerja tahunan semata.
Yang jelas, sinyal perang terhadap kebocoran uang negara mulai terasa di Negeri Sagu.
Catatan kaki: Diambil dari beberapa sumber dan diolah Tim Redaksi Radar Indo Media.