PEKANBARU – Pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang mengaitkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) langsung menurunkan tim Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Tim yang dipimpin Inspektur Jenderal Kemendagri, Mahendra Jaya, melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap SF Hariyanto bersama sejumlah pejabat terkait guna menelusuri dasar pernyataan yang sebelumnya sempat memicu polemik.
Sebelumnya, SF Hariyanto menyampaikan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi menurunnya penerimaan daerah berasal dari berkurangnya aktivitas kantin sekolah setelah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Pernyataan tersebut kemudian menuai berbagai tanggapan karena dinilai mengaitkan program prioritas nasional dengan merosotnya PAD Riau.
Berdasarkan hasil pendalaman yang dilakukan tim Kemendagri, penurunan pendapatan daerah di Riau dinilai tidak dapat disimpulkan berasal dari pelaksanaan Program MBG. Tim menemukan sejumlah persoalan lain yang dinilai lebih berpengaruh, mulai dari tata kelola pendapatan, sinkronisasi data antarorganisasi perangkat daerah, hingga aspek perencanaan dan proyeksi penerimaan daerah yang dinilai perlu diperbaiki.
Selain itu, pemerintah pusat juga menyoroti belum optimalnya pelaksanaan sejumlah program yang berkaitan dengan pengembangan sarana pendukung pendidikan di daerah.
Hasil pemeriksaan tersebut akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bahan evaluasi lebih lanjut. Temuan itu sekaligus menjadi penegasan bahwa persoalan PAD Riau tidak semata-mata dapat dikaitkan dengan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Turunnya tim Kemendagri ke Riau pun menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap setiap pernyataan pejabat daerah yang berkaitan dengan program nasional, sekaligus mendorong perbaikan tata kelola pendapatan daerah agar lebih akurat dan berbasis data.
Tim Redaksi Radar Indo Media
