BANGKINANG – Komisi IV DPRD Kabupaten Kampar menyoroti rendahnya realisasi program kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar yang hingga pertengahan Juni 2026 baru mencapai sekitar 28 persen.
Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Kampar bersama Dinas PUPR Kampar di ruang rapat Komisi IV DPRD Kampar, Senin (22/6/2026).
Ketua Komisi IV DPRD Kampar, Agus Risna Saputra mengatakan, pihaknya meminta Dinas PUPR segera melakukan percepatan pelaksanaan program pembangunan agar target realisasi anggaran dapat tercapai hingga akhir tahun.
“Diharapkan realisasi kegiatan bisa mencapai sekitar 85 persen pada akhir periode anggaran. Namun saat ini progresnya masih rendah sehingga perlu percepatan pelaksanaan di lapangan,†ujar Agus Risna.
Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga disinggung adanya penyesuaian dan transisi di internal dinas yang dinilai turut memengaruhi capaian kinerja. Meski demikian, DPRD menegaskan kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan menurunnya target pembangunan.
Komisi IV DPRD Kampar meminta seluruh program pembangunan, khususnya infrastruktur jalan dan jembatan, dapat segera dipercepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kampar, Hanif mengakui realisasi pelaksanaan program hingga Juni 2026 memang masih berada di bawah target yang telah ditetapkan.
Ia menyebut target capaian seharusnya sudah berada di angka 31 persen, namun realisasi yang tercapai baru sekitar 28 persen atau mengalami deviasi minus hampir tiga persen.
Menurut Hanif, secara ideal progres pekerjaan seharusnya sudah mencapai 40 hingga 50 persen pada periode pertengahan tahun anggaran.
“Kendala utamanya tentu pada kinerja pelaksanaan. Anggaran sudah tersedia dalam DPA, sehingga seluruh bidang diminta segera menginventarisasi kegiatan dan mempercepat proses administrasi maupun pelaksanaan pekerjaan di lapangan,†tegas Hanif.
DPRD Kampar berharap seluruh kegiatan fisik dan pembangunan infrastruktur dapat berjalan optimal sehingga tidak menimbulkan keterlambatan pekerjaan maupun potensi proyek mangkrak di akhir tahun anggaran.
