ROKAN HULU, RADARINDOMEDIA.COM – Aroma ketidakberesan dalam tata niaga sawit di Kabupaten Rokan Hulu mulai mendapat perhatian serius. Keluhan petani terkait harga tandan buah segar (TBS) yang diduga dibeli di bawah ketetapan pemerintah akhirnya memaksa Wakil Bupati Rokan Hulu turun langsung ke lapangan.
Tanpa banyak seremoni, orang nomor dua di Negeri Seribu Suluk itu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS). Pesannya tegas: jangan ada pihak yang bermain-main dengan harga sawit dan mengorbankan petani demi mengejar keuntungan.
Sidak tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah tidak ingin menutup mata terhadap keresahan yang selama ini beredar di kalangan petani. Sebab, di tengah tingginya biaya pupuk, perawatan kebun, hingga kebutuhan hidup yang terus meningkat, harga TBS menjadi urat nadi ekonomi ribuan keluarga di Rohul.
"Kalau benar ada pembelian di bawah harga yang telah ditetapkan, tentu ini tidak bisa dianggap persoalan biasa. Yang dirugikan adalah petani," ujar seorang tokoh masyarakat yang mengikuti perkembangan sektor perkebunan di daerah tersebut.
Selama ini, isu selisih harga TBS kerap menjadi perbincangan di tingkat petani. Banyak yang mengaku tidak memiliki posisi tawar kuat saat berhadapan dengan rantai pemasaran sawit. Akibatnya, keuntungan terbesar diduga lebih banyak dinikmati pihak lain, sementara petani hanya menerima sisa dari hasil jerih payah mereka.
Langkah sidak yang dilakukan Wakil Bupati pun mendapat apresiasi. Namun publik berharap pengawasan tidak berhenti pada kunjungan lapangan semata. Masyarakat menunggu keberanian pemerintah untuk membuka data, melakukan evaluasi menyeluruh, dan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang terbukti tidak mematuhi aturan.
Bagi petani, persoalan ini bukan sekadar soal angka di papan harga. Ini menyangkut biaya sekolah anak, kebutuhan dapur keluarga, hingga keberlangsungan usaha kebun yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat Rohul.
Kini sorotan tertuju pada langkah lanjutan pemerintah daerah. Apakah sidak ini akan menjadi titik awal pembenahan tata niaga sawit yang lebih adil, atau hanya menjadi catatan sesaat yang kembali tenggelam tanpa perubahan berarti?
Yang pasti, pesan dari lapangan mulai terdengar lantang: petani ingin keadilan, bukan sekadar janji.
Tim Redaksi Radar Indo Media
