MAGELANG – Di kota, anak tidak sekolah sering dikaitkan dengan kemiskinan atau kenakalan remaja. Namun di lereng gunung, ceritanya bisa berbeda.
Ada yang berhenti sekolah karena jarak terlalu jauh. Ada yang harus membantu orang tua bekerja. Ada pula yang perlahan meninggalkan bangku pendidikan karena akses yang tidak semudah di perkotaan.
Persoalan itulah yang kini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta dilakukan survei terhadap anak-anak putus sekolah yang berada di kawasan lereng Gunung Sumbing dan Merbabu. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi riil di lapangan sekaligus mencari solusi yang tepat bagi mereka yang belum mendapatkan akses pendidikan secara optimal.
Menurut Luthfi, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan data di atas meja. Kondisi geografis wilayah pegunungan memiliki tantangan tersendiri yang sering kali tidak terlihat dalam laporan administrasi.
Karena itu, pendataan langsung dianggap penting agar pemerintah mengetahui berapa jumlah anak yang putus sekolah, apa penyebabnya, dan langkah apa yang harus segera dilakukan.
Yang menarik, perhatian terhadap anak putus sekolah ini muncul saat pemerintah daerah tengah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di berbagai wilayah Jawa Tengah.
Sebab pembangunan tidak hanya soal jalan, jembatan, atau gedung megah.
Pembangunan sejatinya dimulai dari ruang kelas.
Masalahnya, tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk sampai ke sana.
Di sejumlah kawasan pegunungan, medan yang berat masih menjadi tantangan. Beberapa anak harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mencapai sekolah. Ketika kondisi ekonomi keluarga ikut menekan, pendidikan sering kali menjadi pilihan yang terpaksa dikorbankan.
Inilah yang ingin dipetakan pemerintah.
Apakah persoalannya ada pada biaya?
Apakah akses transportasi yang menjadi kendala?
Ataukah ada faktor sosial dan budaya yang membuat anak-anak memilih tidak melanjutkan sekolah?
Jawaban atas pertanyaan itu menjadi penting. Sebab tanpa mengetahui akar masalahnya, kebijakan yang dibuat berpotensi tidak tepat sasaran.
Di sisi lain, isu anak putus sekolah bukan sekadar urusan pendidikan.
Persoalan ini berkaitan langsung dengan masa depan daerah.
Setiap anak yang gagal menyelesaikan pendidikan berisiko menghadapi keterbatasan kesempatan kerja di masa mendatang. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.
Karena itu, survei yang diminta Gubernur tidak boleh berhenti sebagai kegiatan pendataan semata.
Data harus berubah menjadi tindakan.
Jika masalahnya biaya, bantuan pendidikan harus diperkuat.
Jika kendalanya akses, solusi transportasi perlu dipikirkan.
Jika persoalannya motivasi dan pendampingan keluarga, maka pendekatan sosial harus diperluas.
Yang jelas, anak-anak di lereng Sumbing dan Merbabu memiliki hak yang sama dengan anak-anak di kota.
Mereka berhak bermimpi.
Mereka berhak belajar.
Dan mereka berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengubah masa depan.
Sebab pendidikan tidak boleh berhenti hanya karena rumah berada di balik bukit.
Catatan kaki: Diolah dari berbagai sumber dan ditulis ulang oleh Tim Redaksi RadarIndoMedia.com.
