RadarIndoMedia – Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau akhirnya melakukan langkah yang selama ini dinanti publik. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengguncang tubuh birokrasi dengan melakukan mutasi dan rotasi besar-besaran terhadap ratusan pejabat eselon III dan IV, Selasa (26/5/2026).
Namun dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sorotan paling tajam tertuju ke Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau. Instansi yang selama beberapa bulan terakhir menjadi pusat perhatian publik itu mengalami perombakan paling masif.
Tak sedikit pejabat strategis dipindahkan. Ada yang digeser ke posisi baru, ada pula yang turun jabatan. Situasi ini memunculkan spekulasi kuat bahwa langkah tersebut bukan sekadar penyegaran birokrasi biasa, melainkan bagian dari “operasi bersih-bersih” internal pemerintahan.
Sebanyak 236 pejabat dilantik dalam mutasi kali ini. Namun komposisi perubahan terbesar terjadi di lingkungan PUPR-PKPP. Hampir seluruh lini strategis tersentuh rotasi.
Nama Basharuddin menjadi salah satu yang paling menyita perhatian. Sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah V. Dalam mutasi terbaru, posisinya bergeser turun menjadi Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga.
Tak hanya itu, posisi Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR-PKPP juga ikut berubah. Thomas Larfo Dimiera yang sebelumnya memegang kendali, kini digantikan oleh Zulfahmi, pejabat yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Riau.
Di posisi lain, Ahmad Husin Siregar dipercaya menduduki kursi Sekretaris Dinas. Sementara Novira ditunjuk menjadi Kepala Bidang Cipta Karya. Pergantian juga terjadi di sejumlah UPT strategis, termasuk wilayah jalan dan jembatan yang selama ini menjadi sektor vital pembangunan infrastruktur di Riau.
Mutasi besar ini tak bisa dilepaskan dari derasnya sorotan publik terhadap internal Dinas PUPR-PKPP beberapa waktu terakhir. Nama instansi tersebut ramai diperbincangkan setelah muncul dugaan praktik “jatah preman” dalam proyek-proyek tertentu yang menyeret sejumlah pejabat penting.
Walau belum ada pernyataan resmi yang secara langsung mengaitkan mutasi dengan persoalan tersebut, publik menilai langkah SF Hariyanto sebagai sinyal keras bahwa pembenahan birokrasi mulai dilakukan dari sektor yang paling disorot.
Di internal pemerintahan sendiri, mutasi besar itu disebut memunculkan suasana tegang. Banyak pejabat dikabarkan baru mengetahui perpindahan mereka menjelang pelantikan berlangsung.
Dalam arahannya usai pelantikan, SF Hariyanto tampil tegas. Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik bekerja lebih serius dan meninggalkan pola lama yang dianggap tidak produktif.
“Jangan kerja biasa-biasa saja. Harus luar biasa. Jangan santai-santai,” tegas SF Hariyanto di hadapan para pejabat yang dilantik.
Pernyataan itu dianggap sebagai pesan keras bahwa era birokrasi lamban dan penuh kompromi mulai dibenahi. Apalagi sektor PUPR selama ini dikenal sebagai salah satu OPD dengan anggaran terbesar dan proyek paling strategis di lingkungan Pemprov Riau.
Kini masyarakat menunggu pembuktian nyata. Apakah mutasi besar ini benar-benar menjadi langkah awal reformasi birokrasi dan penertiban internal, atau hanya sebatas pergantian kursi tanpa perubahan mendasar.
Yang jelas, langkah SF Hariyanto kali ini sukses mengguncang birokrasi Riau dan menjadi pembicaraan hangat di berbagai kalangan.
Catatan kaki: Diambil dari beberapa sumber dan diolah Tim Redaksi Radar Indo Media.
