JAKARTA – Di balik rapat-rapat megah dan hiruk pikuk politik Senayan, tersimpan kegelisahan yang jarang terungkap ke publik. Sejumlah anggota DPR ternyata disebut tidak lagi leluasa menyampaikan pendapat dan kritik. Bahkan, ada yang memilih menahan diri karena khawatir mendapat tekanan dari berbagai pihak.
Pengakuan mengejutkan itu diungkapkan Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus. Politikus PDIP tersebut mengaku kerap menerima curahan hati dari sesama anggota parlemen yang merasa ruang kebebasan berbicara semakin sempit akibat posisi partai mereka yang berada di dalam pemerintahan. Menurutnya, tidak sedikit legislator yang merasa serba salah ketika harus menyampaikan kritik terhadap kebijakan eksekutif. Mereka khawatir mendapat respons atau tekanan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap jalannya pemerintahan.
"Saya pribadi selaku anggota DPR sering menerima curhat dari sesama anggota dewan tentang betapa sulitnya mereka berbicara dengan leluasa karena posisi di dalam pemerintahan atau takut mendapat telepon dari sana-sini," ungkap Deddy dalam keterangannya, Sabtu (20/6).
Pernyataan tersebut muncul sebagai respons atas pertanyaan sejumlah pihak mengenai posisi politik PDIP yang hingga kini memilih berada di luar pemerintahan. Deddy menegaskan keberadaan partai di luar kabinet bukan berarti selalu berseberangan dengan pemerintah, melainkan menjalankan fungsi pengawasan dan keseimbangan atau checks and balances yang merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi.
Menurutnya, ketika mayoritas partai politik berada di dalam pemerintahan, fungsi kontrol terhadap kekuasaan berpotensi melemah. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin fraksi-fraksi yang juga menjadi bagian dari pemerintahan dapat secara bebas mengkritik kebijakan yang dibuat oleh pihak yang sama.
Deddy menegaskan bahwa peran penyeimbang tidak identik dengan sikap oposisi yang selalu menolak kebijakan pemerintah. Sebaliknya, partai politik tetap dapat mendukung kebijakan yang dinilai baik, namun juga harus memiliki keberanian memberikan masukan, kritik, maupun pandangan yang berbeda apabila diperlukan.
Ia bahkan mengingatkan bahwa apabila seluruh kekuatan politik hanya kompak menyetujui semua kebijakan eksekutif tanpa ada perbedaan pandangan, maka fungsi DPR sebagai lembaga pengawas dapat kehilangan maknanya. Menurutnya, kondisi seperti itu justru berbahaya bagi kehidupan demokrasi.
Politikus asal Sumatera Utara tersebut juga mengaku heran mengapa sebagian pihak seolah tidak rela jika PDIP tetap berada di luar pemerintahan. Padahal dalam sistem demokrasi, keberadaan partai yang berada di luar kekuasaan merupakan sesuatu yang lazim dan sehat untuk menjaga keseimbangan politik.
Deddy bahkan menyinggung bahwa negara yang seluruh partai politiknya berada dalam satu barisan pemerintahan lebih identik dengan negara-negara yang menganut sistem otoriter. Karena itu, ia meminta semua pihak menghormati pilihan politik PDIP yang memutuskan tidak bergabung ke dalam kabinet.
Pernyataan tersebut kembali membuka diskusi mengenai sejauh mana anggota parlemen memiliki kebebasan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Sebab, di tengah kuatnya koalisi pendukung pemerintah, publik tentu berharap DPR tetap menjadi rumah aspirasi rakyat yang berani menyampaikan kritik dan koreksi demi menjaga kualitas demokrasi.
Di balik tembok Senayan yang tampak tenang, rupanya masih tersimpan kegelisahan para wakil rakyat. Sebuah pertanyaan pun mengemuka, apakah suara kritik di parlemen mulai meredup karena tekanan kekuasaan, atau justru hanya menunggu momentum untuk kembali terdengar lebih lantang?
Diambil dari beberapa sumber dan diolah Tim Redaksi Radar Indo Media.