SEMARANG – Di tengah sorotan terhadap tata kelola anggaran pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali mencatatkan prestasi yang tidak bisa dianggap biasa.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemprov Jawa Tengah. Pencapaian ini membuat Jateng mengoleksi 15 kali WTP secara berturut-turut, sebuah catatan yang menempatkannya di jajaran daerah dengan konsistensi pengelolaan keuangan terbaik di Indonesia.
Namun, yang membuat pencapaian ini semakin menonjol bukan hanya angka 15 tahun tanpa putus.
Jawa Tengah juga mencatat tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) tertinggi secara nasional. Artinya, rekomendasi yang diberikan auditor negara tidak berhenti menjadi dokumen di atas meja, tetapi ditindaklanjuti secara nyata oleh pemerintah daerah.
Di tengah berbagai kasus penyimpangan anggaran yang masih kerap terjadi di sejumlah daerah, capaian tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan publik tidak hanya berbicara soal penyusunan laporan yang rapi, tetapi juga komitmen menjalankan rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan.
Bagi masyarakat, istilah WTP mungkin terdengar teknis dan jauh dari kehidupan sehari-hari.
Padahal maknanya sangat dekat dengan kepentingan publik.
Opini WTP merupakan penilaian bahwa laporan keuangan pemerintah telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku. Dengan kata lain, penggunaan anggaran daerah dinilai dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan profesional.
Meski demikian, para ahli tata kelola pemerintahan kerap mengingatkan bahwa WTP bukanlah sertifikat bebas korupsi.
Opini tersebut menunjukkan kualitas pelaporan keuangan, bukan jaminan bahwa tidak ada pelanggaran hukum. Karena itu, mempertahankan WTP selama 15 tahun berturut-turut harus dibarengi dengan peningkatan transparansi, pengawasan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Jawa Tengah tampaknya memahami hal tersebut.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP dalam jangka panjang tidak mungkin terjadi tanpa adanya sistem pengendalian internal yang berjalan konsisten, pengawasan yang kuat, serta komitmen birokrasi untuk terus melakukan pembenahan.
Tantangan berikutnya justru lebih besar.
Bagaimana prestasi administratif tersebut dapat diterjemahkan menjadi manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena ukuran keberhasilan pemerintahan pada akhirnya tidak hanya terlihat dari laporan keuangan yang memperoleh nilai sempurna, tetapi juga dari kualitas jalan yang baik, sekolah yang layak, layanan kesehatan yang mudah diakses, serta pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga.
WTP adalah fondasi.
Sementara tujuan akhirnya tetap sama: menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak kepada rakyat.
Jawa Tengah kini telah menunjukkan konsistensi selama 15 tahun.
Pertanyaannya, mampukah prestasi itu menjadi inspirasi bagi daerah lain yang masih berjuang memperbaiki tata kelola anggarannya?
Sebab dalam era keterbukaan saat ini, publik tidak hanya menuntut pembangunan.
Publik juga menuntut setiap rupiah uang rakyat dikelola secara jujur dan bertanggung jawab.
