BANGKINANG – Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Kabupaten Kampar resmi mengumumkan hasil akhir seleksi untuk sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
Pengumuman bernomor 021/PANSEL-SELTER/KPR/2026 yang ditandatangani Ketua Panitia Seleksi Prof. Ilyas Husti, MA., M.PM pada 8 Juni 2026 tersebut memuat nama-nama peserta yang dinyatakan lulus seleksi terbuka dan berhak melanjutkan tahapan berikutnya.
Lima jabatan strategis yang diperebutkan meliputi Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum, Inspektur Daerah, serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.
Namun, pengumuman ini bukanlah akhir dari proses. Justru di sinilah sorotan publik mulai mengarah lebih tajam. Masyarakat kini menunggu keputusan akhir yang akan menentukan siapa figur yang benar-benar dipercaya menduduki kursi-kursi strategis tersebut.
Posisi Sekretaris Daerah menjadi perhatian paling besar. Jabatan ini dikenal sebagai "jantung birokrasi" yang akan menentukan arah koordinasi pemerintahan dan pelaksanaan program daerah. Karena itu, publik berharap proses penetapan dilakukan berdasarkan kompetensi, rekam jejak, integritas, dan kemampuan manajerial, bukan faktor kedekatan maupun pertimbangan non-profesional.
Demikian pula posisi Inspektur Daerah yang memiliki peran penting dalam pengawasan internal pemerintahan. Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik, sosok yang terpilih diharapkan mampu menjaga integritas birokrasi serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
Sementara itu, kursi Kepala Dinas Kesehatan juga menjadi perhatian mengingat sektor kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan pelayanan masyarakat yang membutuhkan kepemimpinan kuat dan inovatif.
Pengumuman hasil seleksi ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen reformasi birokrasi di Kabupaten Kampar. Publik berharap seluruh proses berjalan secara objektif dan profesional sehingga pejabat yang terpilih benar-benar merupakan figur terbaik untuk mengemban amanah rakyat.
Kini bola berada di tangan pengambil keputusan. Pertanyaannya, apakah hasil akhir nanti benar-benar mencerminkan prinsip meritokrasi, atau justru kembali memunculkan perdebatan di tengah masyarakat?
Masyarakat Kampar menunggu jawabannya.
