KAMPAR, RADAR INDO MEDIA – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar yang mencapai hampir Rp500 miliar kini menjadi sorotan publik. Hingga pertengahan tahun anggaran, realisasi pendapatan daerah masih berada jauh dari angka yang diharapkan. Situasi ini memicu pertanyaan serius mengenai efektivitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar di bawah kepemimpinan Refizal.
Di tengah besarnya potensi investasi yang dimiliki Kampar, capaian PAD yang dinilai belum optimal membuat publik mulai kehilangan kesabaran. Sejumlah kalangan menilai kondisi tersebut tidak boleh dianggap sekadar persoalan administratif, melainkan alarm bagi tata kelola pemerintahan daerah.
"Kinerja harus diukur dari hasil. Jika target yang ditetapkan jauh dari capaian, maka evaluasi adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindari," ujar seorang pemerhati kebijakan publik kepada Radar Indo Media.
DPMPTSP selama ini menjadi pintu utama investasi daerah. Instansi tersebut memegang peran strategis dalam menarik investor, mempercepat pelayanan perizinan, serta membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru yang bermuara pada peningkatan PAD. Namun fakta di lapangan menunjukkan pendapatan daerah masih belum bergerak sesuai ekspektasi.
Sorotan pun mengarah kepada Refizal selaku kepala dinas. Sejumlah pihak mempertanyakan sejauh mana strategi yang dijalankan mampu menjawab tantangan daerah. Bahkan muncul desakan agar Bupati Kampar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran DPMPTSP guna memastikan target pembangunan tidak terganggu oleh lemahnya capaian pendapatan.
Publik menilai Kampar bukan daerah miskin potensi. Sektor perkebunan, perdagangan, industri, hingga investasi terus berkembang dari tahun ke tahun. Karena itu, rendahnya realisasi PAD dianggap sebagai paradoks yang sulit dipahami masyarakat.
"Jika potensi besar tetapi hasil kecil, maka ada sesuatu yang harus diperbaiki. Pertanyaannya, apakah masalahnya ada pada sistem, strategi, atau kepemimpinan?" ujar seorang aktivis Kampar.
Desakan evaluasi terhadap Refizal semakin menguat setelah muncul anggapan bahwa DPMPTSP belum mampu menjadi motor penggerak pendapatan daerah sebagaimana yang diharapkan. Sebagian kalangan bahkan menilai diperlukan figur yang lebih agresif dan inovatif untuk mengoptimalkan peluang investasi yang selama ini belum tergarap maksimal.
Bagi masyarakat, persoalan PAD bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Rendahnya pendapatan daerah berpotensi berdampak pada kemampuan pemerintah membangun jalan, memperbaiki fasilitas publik, meningkatkan layanan masyarakat, hingga mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.
Kini bola panas berada di tangan Bupati Kampar. Akankah kritik publik dijawab dengan evaluasi menyeluruh atau justru dibiarkan menjadi polemik berkepanjangan?
Yang jelas, ketika target pendapatan belum tercapai dan potensi daerah belum tergarap maksimal, masyarakat akan terus bertanya: siapa yang harus bertanggung jawab?
---
Catatan Redaksi: Radar Indo Media menjunjung tinggi prinsip keberimbangan. Pihak DPMPTSP Kabupaten Kampar dan Refizal memiliki hak jawab atas pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
Penulis: Tim Redaksi Radar Indo Media
