BAGANSIAPIAPI, RADARINDOMEDIA.COM – Fenomena hilangnya kendaraan dinas berplat merah di Kabupaten Rokan Hilir mulai menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Bukan karena aset pemerintah itu raib, melainkan karena banyak kendaraan operasional milik pemerintah daerah yang disebut-sebut kini tampil menggunakan plat hitam atau putih layaknya kendaraan pribadi.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di kalangan publik. Mengapa kendaraan yang dibeli menggunakan uang rakyat dan tercatat sebagai aset daerah tidak lagi menampilkan identitas resmi kendaraan pemerintah?
Sejumlah nama organisasi perangkat daerah (OPD) bahkan disebut-sebut menggunakan kendaraan dinas dengan plat non-pemerintah. Mulai dari kendaraan pejabat di lingkungan Perindustrian dan Perdagangan, Kesbangpol, Kominfo, Satpol PP, Perizinan, Perhubungan, BPKAD, BKPSDM hingga beberapa OPD lainnya.
Fenomena tersebut bukan lagi cerita dari balik meja. Di Bagansiapiapi, kendaraan dinas yang menggunakan plat hitam disebut sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Kendaraan itu terlihat beroperasi di pusat pemerintahan, menghadiri kegiatan resmi, bahkan parkir di berbagai agenda pemerintahan.
Publik pun mulai bertanya: apakah pergantian identitas kendaraan tersebut telah sesuai aturan, atau justru ada praktik yang perlu ditelusuri lebih jauh?
Yang lebih mengundang perhatian, muncul dugaan bahwa penggunaan plat hitam dapat membuka celah penyalahgunaan fasilitas negara, termasuk kemungkinan memperoleh BBM bersubsidi yang sejatinya bukan diperuntukkan bagi kendaraan dinas pemerintah.
Jika dugaan tersebut benar terjadi, maka persoalannya tidak lagi sekadar soal plat nomor kendaraan. Persoalan ini menyentuh penggunaan aset daerah, tata kelola anggaran, hingga potensi kerugian negara akibat fasilitas yang digunakan tidak sebagaimana mestinya.
Karena itu, berbagai pihak mulai mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan, hingga aparat kepolisian untuk melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan operasional milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
Tak hanya itu, pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi juga diminta diperketat. Aparat diminta menelusuri data transaksi pembelian BBM pada SPBU yang beroperasi di Bagansiapiapi guna memastikan tidak ada kebocoran subsidi yang dinikmati pihak yang tidak berhak.
Sorotan juga mengarah kepada DPRD Rokan Hilir. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, publik mempertanyakan sejauh mana kontrol yang dilakukan terhadap penggunaan aset daerah yang nilainya mencapai miliaran rupiah tersebut.
Di sisi lain, Bupati Rokan Hilir selaku pemegang kekuasaan pengelolaan aset daerah dinilai perlu memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat agar polemik ini tidak berkembang menjadi spekulasi liar yang semakin menggerus kepercayaan publik.
Pertanyaan yang kini bergema di tengah masyarakat cukup sederhana namun mengandung makna besar:
Mengapa kendaraan dinas berplat merah semakin sulit ditemukan, sementara kendaraan pejabat berplat hitam justru semakin banyak terlihat?
Publik menunggu jawaban, bukan sekadar penjelasan, tetapi juga tindakan nyata untuk memastikan seluruh aset daerah digunakan sesuai aturan dan kepentingan rakyat.
Tim Redaksi Radar Indo Media
