JAKARTA – Di tengah hiruk-pikuk politik nasional yang sibuk membahas kurs rupiah, investasi, dan pertumbuhan ekonomi, sekelompok mahasiswa datang ke Gedung DPR membawa isu yang jauh dari gemerlap angka-angka statistik.
Mereka berbicara tentang Papua.
Tentang hutan yang terus menyusut. Tentang tanah adat yang berubah fungsi. Tentang pembangunan yang dinilai lebih ramah terhadap investasi dibanding masyarakat yang telah turun-temurun hidup di atas tanah itu.
Aksi mahasiswa di depan kompleks parlemen bukan sekadar demonstrasi rutin. Mereka membawa pesan yang selama ini berulang kali muncul dari ujung timur Indonesia: pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan dan hak masyarakat adat.
Bagi sebagian orang di Jakarta, Papua sering hadir dalam bentuk angka. Berapa besar investasi masuk. Berapa ton hasil tambang diproduksi. Berapa kilometer jalan berhasil dibangun.
Namun bagi masyarakat yang hidup di sana, Papua bukan sekadar angka.
Papua adalah hutan yang menjadi sumber kehidupan. Sungai yang menjadi jalur ekonomi masyarakat kampung. Tanah adat yang bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas dan sejarah.
Di sinilah benturan itu terjadi.
Negara berbicara tentang percepatan pembangunan. Masyarakat berbicara tentang ruang hidup yang semakin sempit.
Negara melihat potensi sumber daya alam. Warga melihat ancaman terhadap lingkungan yang mereka warisi dari generasi sebelumnya.
Mahasiswa yang berunjuk rasa menilai eksploitasi sumber daya alam di Papua masih menyisakan banyak pertanyaan tentang keadilan lingkungan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat lokal.
Pertanyaannya sederhana.
Jika Papua begitu kaya, mengapa isu ketimpangan, konflik lahan, kerusakan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat adat masih terus menjadi perbincangan?
Jawaban atas pertanyaan itu tentu tidak sesederhana slogan pembangunan.
DPR kini kembali berada di posisi yang tidak nyaman. Di satu sisi, parlemen mendukung agenda pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, mereka dituntut memastikan pembangunan tidak mengorbankan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama.
Karena pembangunan tanpa keadilan hanya akan melahirkan kemarahan baru.
Dan eksploitasi yang mengabaikan suara masyarakat lokal pada akhirnya tidak akan dikenang sebagai kemajuan, melainkan sebagai luka yang diwariskan.
Papua kembali bersuara.
Kini publik menunggu, apakah suara itu benar-benar didengar, atau kembali tenggelam di tengah riuhnya agenda politik Jakarta.
