JAKARTA – Dewan Kesejahteraan Buruh yang sempat dijanjikan pemerintah akhirnya tak jadi dibentuk. Sebagai gantinya, Presiden Prabowo Subianto memilih menarik langsung Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, ke dalam lingkar kekuasaan.
Keputusan itu menutup spekulasi yang berkembang sejak peringatan Hari Buruh beberapa waktu lalu. Dewan yang digadang-gadang menjadi wadah resmi aspirasi pekerja ternyata batal lahir sebelum sempat bekerja.
Sebagai pengganti, Said Iqbal dipercaya menjadi penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.
Bagi pemerintah, langkah ini dianggap lebih sederhana dan efektif. Tidak perlu membentuk lembaga baru, tidak perlu menambah struktur birokrasi. Jalur komunikasi antara buruh dan Presiden cukup diwakili satu tokoh yang selama ini dikenal vokal menyuarakan kepentingan pekerja.
Di atas kertas, logikanya memang masuk akal.
Namun politik dan hubungan industrial tidak selalu sesederhana itu.
Said Iqbal selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu wajah perlawanan buruh terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Dari demonstrasi soal upah minimum hingga penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, namanya hampir selalu berada di garis depan.
Kini posisinya berubah.
Dari pengkritik menjadi bagian dari sistem yang dulu sering ia kritik.
Perubahan posisi itu memunculkan pertanyaan yang mulai ramai diperbincangkan kalangan pekerja. Apakah suara buruh akan lebih kuat karena memiliki akses langsung ke Istana? Atau justru kehilangan daya tekan karena pemimpinnya kini berada di dalam lingkar kekuasaan?
Pertanyaan tersebut bukan tanpa alasan.
Dalam sejarah gerakan buruh, kedekatan dengan pemerintah sering menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi membuka ruang dialog yang lebih luas. Di sisi lain berisiko mengurangi independensi gerakan ketika kepentingan pekerja berbenturan dengan kebijakan negara.
Pemerintah tentu berharap skenario pertama yang terjadi.
Bahwa kehadiran Said Iqbal di Istana mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan, mulai dari upah, perlindungan pekerja, jaminan sosial, hingga hubungan industrial yang selama ini kerap memanas.
Tetapi bagi jutaan buruh, ukuran keberhasilannya jauh lebih sederhana.
Bukan soal jabatan baru. Bukan pula soal kedekatan dengan Presiden.
Melainkan apakah kehidupan pekerja benar-benar menjadi lebih baik.
Karena pada akhirnya, buruh tidak membutuhkan kursi tambahan di Istana.
Mereka membutuhkan upah yang layak, pekerjaan yang aman, dan masa depan yang lebih pasti.
Dewan Buruh boleh batal dibentuk. Namun harapan pekerja tetap sama: siapa pun yang duduk di dekat kekuasaan harus tetap mendengar suara dari lantai pabrik.
Diolah dari berbagai sumber dan ditulis ulang oleh Tim Redaksi RadarIndoMedia.com.